Eko Suryono: Perhatikan HAM untuk Dongkrak IPM Kabupaten Pasuruan

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia semenjak dia lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu keberadaan Hak Asasi Manusia sangatlah fundamental, tidak bisa tidak untuk dapat dipenuhi. Banyak bentuk yang menjadi Hak Asasi Manusia, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tinggi.

Dalam perhitungan Badan Pusat Statitik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang tertinggal jauh pada posisi ke-27 diantara 38 Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Namun demikian, selama 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini patut diapresiasi sebagai wujud kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan selama ini. Terdapat 3 faktor utama yang menjadi parameter dalam perhitungan nilai IPM, antara lain: (1) Pengetahuan (Pendidikan); (2) Kesehatan; dan (3) Kesejahteraan (Ekonomi).

Sebagai daerah pengembangan industri di Jawa Timur, Upah Minimum Regional Kabupaten Pasuruan telah mencapai angka 4,19 juta rupiah, dan belum ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Namun hal ini belum berimbang dengan keterserapan tenaga kerja bagi pribumi Kabupaten Pasuruan. Menurut eko suryono, S.Pd, tokoh pemuda Pasuruan wilayah timur yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan ini bahwa “salah satu alasan mendasarnya adalah SDM yang belum memenuhi standar kualifikasi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan. Sehingga ke depan SDM kita butuh di-upgrade agar kualifikasi layak untuk dapat bekerja di perusahaan.” Sebagaimana pada faktor tingkat pengetahuan masyarakat daerah (penddidikan), BPS menggunakan ‘ijazah’ pendidikan formal sebagai tolok ukurnya. “Mengingat kondisi disparitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan antara wilayah timur dan barat, perlu adanya dorongan bagi masyarakat khususnya di wilayah timur agar memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk masa depan generasi bangsa, khususnya warga masyrakat Kabupaten Pasuruan. Karena mendapatkan pendidikan yang layak merupakan bagian dari Hak Asasi setiap warga negara” imbuhnya.

Bagi Eko Suryono, selain peran Pemerintah Daerah dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia atas pendidikan bagi warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dengan bertambanya lulusan-lulusan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi secara otomatis akan mendongkrak tingkat IPM Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *