Kecurangan Pemilu 2024, Pasti Terjadi !

Sebagaimana pengalaman pemilihan umum sebelum-sebelumnya selalu ada pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Mengingat jumlah pelanggaran yang tercatat di Bawaslu pada pemilu 2019 adalah 15.052 pelanggaran. Berdasar data yang didapat dari Jawa Pos, jumlah pelanggaran tersebut naik hampir 50 % dari total pelanggaran ‘Pileg’ dan ‘Pilpres’ 2014 dengan total pelanggaran yang berada diangka 10.754 pelanggaran. Sebagaimana release Bawaslu pada pemilu 2019 temuan pelanggaran paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur. Kala itu, tercatat sejumlah 3.002 temuan pelanggaran atau sekitar 20% dari keseluruhan pelanggaran pemilu seluruh Indonesia.

Secara regulatif, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan ketentuan terkait jenis pelanggaran pemilu antara tahun 2014 dan 2019. Pelanggaran administrasi menjadi jenis pelanggaran yang dominan pada pemilu. Fakta ini seolah membuat kita berfikir bahwa pada setiap penyelenggaraan pemilu, pasti terjadi kecurangan.

Jika kita flashback jauh ke zaman orde baru, kecurangan terjadi karena dominannya kendali pemerintah yang berkuasa terhadap penyelenggaraan pemilu kala itu. Sementara saat ini kecurangan pemilu terjadi antar-partai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aduan kecurangan partai tertentu dari partai lain. Dalam peradilan pemilu pun keduanya akhirnya saling menuding curang satu sama lain dengan pembuktiannya masing-masing. Dengan demikian, dapat disimpulkan keduanya juga sama-sama curang. Hal tersebut acap kali terjadi antara calon yang menang dengan calon yang kalah. Lantas, bagaimana dengan pemilu 2024 yang akan datang ?.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *